
PALANGKA RAYA, Hobi Ikidangbang.CO– Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mempercepat perubahan digital di bidang pendidikan.
Namun, tindakan ini tidak hanya berfokus pada pembelian peralatan, tetapi juga membangun sistem pendukung yang berkelanjutan, mulai dari infrastruktur energi hingga jaringan internet yang memadai.
Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah menekankan bahwa program digitalisasi sekolah tidak hanya sekadar pembelian perangkat, tetapi juga harus memperhatikan ekosistem penggunaan serta dampak jangka panjang terhadap dunia pendidikan di daerah.
“Kita tidak sembarangan membeli. Kita pertimbangkan manfaat barang ini lima tahun ke depan. Jika hanya membeli sekadar untuk memiliki, lalu apa gunanya?,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kalteng, M Reza Prabowo, Jumat (25/7).
Berdasarkan pendapat Reza, salah satu contoh penerapan pendekatan baru adalah penggunaan papan tulis interaktif dan TV digital yang dilengkapi dengan panel surya. Inovasi ini dianggap mampu menurunkan ketergantungan sekolah terhadap pasokan listrik dari PLN.
"Ini menciptakan dampak perubahan (modifier effect) terhadap biaya operasional sekolah. Dengan kata lain, sekolah yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya listrik untuk perangkat digital, kini dapat menggunakan energi dari panel surya yang disediakan pemerintah," ujarnya.
Reza menambahkan, dalam menghadapi tantangan wilayah yang tidak memiliki akses internet, pihaknya telah mendistribusikan 39 perangkat Starlink. Tindakan ini dilakukan agar pemerataan digitalisasi tidak hanya mencapai sekolah di perkotaan.
"Jika melakukan digitalisasi, maka semuanya harus lengkap. Kami juga membantu sinyalnya, bukan hanya perangkatnya," tegasnya.
Mengingat evaluasi pengadaan perangkat Google Chromebook yang dianggap kurang efektif, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah kini lebih waspada dalam merencanakan penyebarannya. Salah satu langkahnya adalah memastikan alat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas ruang kelas.
"Satu kelas hanya menerima lima hingga sepuluh unit, padahal seharusnya 20 unit agar sesuai dengan konsep Google Classroom. Oleh karena itu, yang kita bangun bukan hanya alatnya, tetapi juga kebiasaan dan interaksi. Jika barang tersedia tapi tidak tahu cara menggunakannya, maka percuma saja," katanya.
Untuk memastikan pertanggungjawaban, setiap perjanjian pembelian kini mengharuskan adanya jaminan serta kesepakatan kerja sama antara pihak penyedia dan pemerintah.
Ini merupakan upaya untuk mengurangi risiko kerusakan dan memastikan manfaat jangka panjang bagi sekolah.
"Barang yang dibeli dari dana publik, sehingga harus jelas tanggung jawab dan manfaat jangka panjangnya," tegasnya.hfz)